Beritane.com – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan bahwa ia belum menerima surat resmi mengenai pemecatan dari PKB, meskipun Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri menyatakan bahwa keanggotaan Yaqut telah dicabut.
“Pecat dari apa? Sampai sekarang saya belum menerima surat resmi. Ini semua terasa mendadak, seolah-olah hanya sebuah dagelan. Saya belum mendapatkan undangan untuk muktamar, tetapi hingga kini saya masih anggota PKB,” ujar Yaqut dikutip pada Rabu (21/8/2024).
Isu pemecatan ini mencuat setelah beredar kabar bahwa PKB telah mengeluarkan Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dari keanggotaan partai.
Tindakan tersebut terlihat dari keputusan DPP PKB yang tidak mengundang mereka ke Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Mereka dianggap telah melakukan kampanye di partai lain dan merusak nama baik PKB, sehingga keanggotaan mereka dianggap gugur.
Menanggapi kabar tersebut, Yaqut mengaku tidak terlalu khawatir. Ia menyatakan bahwa informasi tentang pemecatannya pertama kali diterimanya dari para jurnalis yang mengonfirmasi berita tersebut pada Selasa.
Yaqut menegaskan bahwa ia belum menerima surat resmi dari PKB terkait pemecatan.
Menurut Yaqut, prosedur pemecatan anggota PKB diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Pemecatan harus melalui prosedur yang melibatkan keputusan bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB dan harus diikuti dengan undangan untuk klarifikasi kepada anggota yang bersangkutan.
“Tidak ada undangan atau tabayyun, dan saya tidak pernah kampanye untuk partai lain. Ini semua terasa aneh. Kenapa tiba-tiba ada pernyataan tentang pemecatan?” ujar Yaqut, yang juga menjabat sebagai Ketua Pertahanan dan Keamanan PKB.
Yaqut menyatakan bahwa PKB, sebagai partai besar yang lahir dari ijtihad para kiai NU, seharusnya tetap berpegang pada prinsip terbuka, modern, dan kritis. Ia berharap PKB tetap menjadi partai yang inklusif dan memberikan ruang bagi kader untuk berpendapat.
“Kesadaran bahwa PKB adalah milik bersama harus diperkuat, bukan malah mundur dengan melakukan pemecatan terhadap kader,” pungkasnya.
