Beritane.com – Rumah Sakit Medistra atau RS Medistra sedang menghadapi kasus kontoversial terkait larangan penggunaan jilbab kepada perja muslim.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta agar Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menindaklanjuti dugaan adanya larangan penggunaan jilbab di RS Medistra.
Kurniasih menegaskan bahwa isu pelarangan jilbab di tempat kerja tidak relevan, mengingat undang-undang yang menjamin hak pekerja untuk menjalankan kewajiban agama mereka di tempat kerja.
Ia juga meminta agar semua fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, memastikan bahwa seluruh pekerja memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agama mereka, termasuk dalam hal berjilbab.
“Menjalankan keyakinan agama, seperti memakai jilbab, adalah hak asasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Kami mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki laporan ini secara menyeluruh,” ujar Kurniasih dalam keterangan pers pada Senin (2/9/2024).
Ia juga mengimbau Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan perlindungan hak agama bagi semua pekerja di berbagai bidang pekerjaan.
Kurniasih menambahkan bahwa kasus larangan jilbab di tempat kerja bukanlah hal baru. Ia mengingatkan adanya kasus serupa di masa lalu, termasuk aduan dari seorang karyawan bioskop ke Komnas HAM serta kasus di sebuah maskapai penerbangan.
“Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan seharusnya belajar dari kasus-kasus ini dan tidak menerapkan kebijakan yang membatasi hak beragama karyawan mereka.”
“Sebaliknya, mereka harus memberikan jaminan agar semua karyawan dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan baik. Kementerian Kesehatan juga diminta untuk mengawasi hal ini,” tegasnya.
RS Medistra Minta Maaf
Isu pembatasan penggunaan hijab di RS Medistra Jakarta Selatan sempat viral di media sosial setelah seorang dokter melayangkan surat protes.
Direktur RS Medistra, dr. Agung Budisatria, mengungkapkan permohonan maaf atas adanya isu diskriminasi terkait penggunaan hijab yang dialami seorang kandidat tenaga kesehatan selama proses rekrutmen.
“RS Medistra berkomitmen untuk inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang ingin bekerja bersama kami untuk menyediakan layanan kesehatan terbaik. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar dr. Agung dalam pernyataan resmi pada Senin (2/9/2024).
Ia juga menambahkan, “Kami akan memperketat kontrol dalam proses rekrutmen dan komunikasi ke depan, agar pesan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.”
Sebelumnya, beredar di media sosial surat protes dari dr. Diani Kartini, SpB Subsp. Onk (K), seorang dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Surat tersebut mengungkapkan adanya kebijakan yang membatasi penggunaan hijab di kalangan tenaga medis.
