Beritane.com – Paetongtarn Shinawatra secara resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand, menggantikan Srettha Thavisin yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi Thailand akibat pelanggaran kode etik.
Menurut laporan Reuters, Paetongtarn memperoleh dukungan mayoritas dari anggota parlemen dalam pemungutan suara pada Jumat, 16 Agustus 2024. Dia meraih 319 suara, hampir dua pertiga dari total suara parlemen.
Paetongtarn adalah putri dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dan diusung oleh partai ayahnya, Pheu Thai, sebagai calon pengganti Srettha.
Partai tersebut melakukan konsolidasi dan mendukung pencalonan Paetongtarn pada 15 Agustus 2024.
Sebagai PM termuda Thailand yang berusia 37 tahun, Paetongtarn menghadapi spekulasi bahwa dia mungkin akan berperan sebagai “boneka” bagi ayahnya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Thailand memecat Srettha Thavisin pada 14 Agustus 2024 karena pelanggaran kode etik.
Pemecatan ini terkait dengan penunjukan Pichit Chuenban sebagai Menteri Kantor PM dalam reshuffle April lalu.
Pichit, yang sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi dan dipenjara enam bulan pada 2008, dianggap melanggar konstitusi.
Srettha Thavisin, yang baru menjabat kurang dari setahun sebagai perdana menteri, dipecat atas keputusan pengadilan.
Ia terpilih sebagai perdana menteri pada Agustus 2023 setelah pemilihan ketat di mana partainya hanya menempati posisi kedua.
Pengadilan memutuskan bahwa Srettha telah melanggar kode etik konstitusi dengan menunjuk seorang menteri yang memiliki latar belakang pidana.
Pengadilan Thailand, yang terdiri dari lima dari sembilan hakim, memutuskan bahwa Srettha harus dicopot dari jabatannya karena keputusan yang diambilnya tidak mencerminkan integritas moral yang tinggi.
Dalam sejarah politik Thailand, para pemilih sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menilai keputusan perdana menteri mereka secara langsung.
Sebelumnya, pada 2008, seorang perdana menteri diharuskan mengundurkan diri karena konflik kepentingan, dan pada 2014, Yingluck Shinawatra dipecat juga karena keputusan personalia.
Konstitusi Thailand yang diadopsi pada 2017 oleh rezim pascakudeta memberikan kekuatan besar kepada lembaga independen, termasuk pengadilan konstitusi, dalam mengendalikan pemerintahan terpilih.
Srettha Thavisin mengaku telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dan menerima keputusan pengadilan dengan lapang dada, sebagaimana dilaporkan CNN.
Menurut analisis dari Lowy Institute, pemecatan ini menunjukkan bahwa kekuatan konservatif masih dominan di Thailand.
Meskipun demikian, koalisi antara Thaksin dan kekuatan konservatif tampaknya tidak akan runtuh dalam waktu dekat, terutama setelah pembubaran partai oposisi progresif Move Forward minggu lalu.
Menurut VOA News, pengunduran diri Srettha sebagai perdana menteri mengakibatkan ketidakstabilan politik di Thailand, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.
Keputusan pengadilan ini menambah kekacauan politik di negara tersebut, di mana para pendukung perubahan sering kali berselisih dengan kelompok elit militer, royalis, dan bisnis.
Putusan pengadilan ini dikeluarkan seminggu setelah pembubaran Partai Move Forward, yang meraih kursi terbanyak dalam pemilu tahun lalu, dan melarang para pemimpinnya terlibat dalam politik selama 10 tahun.
