Beritane.com – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan perhatian khusus pada Reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo yang terjadi menjelang akhir masa pemerintahannya.
Salah satu fokus utama Agung adalah perubahan pada jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), yang kini diisi oleh Yasonna Hamonangan Laoly.
Agung menilai langkah ini memiliki kepentingan politik, terutama terkait dengan dinamika internal Partai Golkar.
“Saya melihat adanya upaya untuk mengatur Golkar agar lebih kondusif, terutama jika posisi Menteri Hukum dan HAM diisi oleh seseorang yang dekat dengan kekuasaan,” ujar Agung pada Senin, 19 Agustus 2024.
Menurut Agung, penempatan Menkumham yang baru akan menjadi sangat penting menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan datang.
Munas tersebut akan memilih Ketua Umum baru setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Posisi Menkumham menjadi strategis karena pejabatnya bertugas menandatangani pengesahan struktur kepengurusan partai.
“Risikonya, jika kepengurusan baru tidak disukai, Menkumham bisa menunda pengesahan sampai sesuai dengan kehendak penguasa. Saya menduga reshuffle ini mengarah ke situ,” jelas Agung.
Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, membantah dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa Golkar tidak mudah dipengaruhi. “Tidak ada hubungan antara reshuffle ini dengan Partai Golkar,” tegas Maman.
Yasonna Hamonangan Laoly, yang dikabarkan akan digantikan dalam reshuffle kabinet ini, mengonfirmasi kabar tersebut dengan jawaban singkat “Confirm” melalui pesan.
Seperti dikutip dari laporan Tempo mengungkapkan bahwa Yasonna akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, mantan Ketua Badan Legislasi DPR dari Partai Gerindra.
Sementara itu, seorang politikus PDIP mengungkapkan bahwa isu reshuffle memang berkembang di internal partai.
Salah satu menteri yang terbidik adalah Yasonna, terutama setelah ia mengesahkan struktur kepengurusan baru PDIP tanpa memberitahukan Presiden Jokowi terlebih dahulu.
Ini diklaim sebagai salah satu alasan ketidakpuasan Presiden Jokowi.
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menyatakan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Jika Presiden merasa perlu melakukan perubahan, itu sepenuhnya haknya,” kata Chico pada 18 Agustus 2024.
Dia juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan mempermasalahkan keputusan tersebut.
Peneliti dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, sependapat dengan Agung.
Ia menilai posisi Menkumham sangat strategis, terutama dalam konteks dinamika Partai Golkar menjelang Munas yang akan berlangsung pada 20 Agustus 2024.
“Posisi ini harus dipegang oleh seseorang yang sejalan agar prosesnya lebih mudah,” ujar Usep.
Hari ini, Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah posisi menteri, termasuk Menkumham, Menteri Investasi, dan Menteri ESDM, disebut-sebut akan mengalami perubahan.
