Beritane.com – Nama Supratman Andi Agtas mendadak hangat diperbincangan warganet lantaran dilantik menjadi Menkumham RI menggantikan Yasonna Laoly.
Supratman Andi Agtas merupakan politisi dari Partai Gerindra, akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo pada Senin (19/8/2024).
Menurut berita yang beredar, Supratman diperkirakan akan dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menggantikan Yasonna Laoly.
Presiden Jokowi direncanakan melakukan perombakan kabinet. Informasinya perombakan ini akan melibatkan pelantikan tiga menteri dan dua kepala badan pada pukul 09.00 WIB.
Supratman, yang saat ini merupakan Anggota DPR-RI dari Partai Gerindra, akan mengisi posisi Menteri Hukum dan HAM.
Politisi yang lahir pada 28 September 1969 ini dikenal sebagai akademisi, advokat, dan politikus. Supratman telah menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2014, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah, dan merupakan anggota Komisi VI.
Pendidikan Supratman mencakup:
- SD Negeri 1 Soppeng (1976–1982)
- SMP Don Bosco Tolitoli (1982–1985)
- SMA Negeri 1 Tolitoli (1985–1988)
- S-1 Universitas Muslim Indonesia (1988–1993)
- S-2 Universitas Hasanuddin (1993–1996)
- S-3 Universitas Muslim Indonesia (2010–2016)
Pengalaman organisasi dan kariernya termasuk:
- Ketua DPD REI Sulawesi Tengah (2004–2010)
- Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (2012–2014)
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako (2005–2012)
- Pengacara (2012–2014)
- Anggota DPR-RI (2014–sekarang)
Selain Supratman, beberapa nama lainnya juga akan dilantik. Bahlil Lahadalia diharapkan akan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggantikan Arifin Tasrif.
Sementara Rosan Roeslani, yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, akan menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan Bahlil Lahadalia.
Pelantikan juga akan mencakup Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024, serta Rizka Andalusia yang akan diangkat sebagai Kepala BPOM definitif, menggantikan Plt Kepala BPOM.
Presiden Jokowi sebelumnya mengindikasikan bahwa reshuffle kabinet masih mungkin dilakukan jika diperlukan. Dalam keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jokowi menegaskan, “Ya, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif.”
