Beritane.com – Kebijakan Otonomi Daerah memberikan peran besar kepada kepala daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Hal ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal.
Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyatakan bahwa otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap sangat relevan dengan kondisi zaman saat ini.
Menurutnya, dalam situasi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan cepat sangat diperlukan.
“Otonomi Daerah memungkinkan daerah merancang kebijakan pembangunan secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan warganya,” ujarnya saat diwawancarai.
Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga penyelenggaraan layanan publik.
Paisal menegaskan, sebagai kepala daerah, dirinya memiliki ruang yang cukup luas untuk menentukan arah kebijakan yang sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan yang diemban, asalkan tetap dalam koridor hukum dan peraturan nasional.
Ia mencontohkan, perumusan program prioritas yang sesuai dengan janji politik saat kampanye menjadi lebih mudah diwujudkan karena adanya fleksibilitas dalam mengatur anggaran dan menetapkan fokus pembangunan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran tetap harus akuntabel dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun DPRD.
Di sisi lain, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam hal ketergantungan fiskal terhadap pusat. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan secara optimal.
“Meski sudah ada Otonomi Daerah, kenyataannya kita masih bergantung pada transfer anggaran dari pusat, terutama untuk pembiayaan program-program besar,” ucap Paisal.
Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kota Dumai mulai melakukan penyesuaian dengan memangkas belanja yang dianggap tidak mendesak.
Anggaran untuk perjalanan dinas, seminar, rapat seremonial, dan pengadaan nonprioritas telah dialihkan ke sektor-sektor strategis.
Fokus utama diarahkan pada pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan ketahanan pangan, serta penurunan angka stunting.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran, Paisal mengemukakan beberapa strategi penting.
Pertama, memprioritaskan belanja untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kedua, melakukan efisiensi penggunaan anggaran operasional dan mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang sudah tersedia.
Langkah lain yang ditekankan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Dumai berkomitmen meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi, serta mengelola aset daerah secara lebih produktif.
“Dengan memperkuat PAD, kita bisa mengurangi ketergantungan fiskal dan lebih mandiri dalam merancang pembangunan,” jelas Paisal.
Selain itu, ia juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta sebagai upaya untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurutnya, kerjasama lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, fungsi pengawasan dan evaluasi juga menjadi perhatian penting. Setiap program dan anggaran yang dijalankan harus memiliki dampak nyata serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kami terus memperkuat pengawasan internal agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Paisal.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Dumai optimis dapat terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meski dihadapkan pada tantangan fiskal.
Implementasi Otonomi Daerah bukan hanya soal kewenangan, tapi juga tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi lokal demi kemajuan masyarakat secara menyeluruh.
