Beritane.com – Keputusan mendadak Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 10 Agustus 2024 mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat sikapnya yang tampak stabil hanya sehari sebelumnya.
Pada Jumat malam, 9 Agustus 2024, Airlangga Hartarto mengundang sejumlah tokoh penting Partai Golkar untuk makan malam di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa nama besar, seperti Anggota DPR Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman, Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka, dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto.
Malam itu, pertemuan berlangsung santai dengan diskusi yang berfokus pada urusan partai tanpa mengindikasikan adanya perubahan besar.
Salah satu kesepakatan yang diambil adalah tetap melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desember 2024, meskipun ada tekanan untuk mempercepat jadwal tersebut.
Namun, keesokan harinya, Airlangga Hartarto menerima surat dari Kejaksaan Agung yang berisi pemberitahuan tentang pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah.
Surat tersebut, yang menjadwalkan pemanggilan pada 13 Agustus 2024, diduga mempengaruhi keputusan Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi ketua umum Golkar.
Ada desas-desus bahwa tekanan untuk mengundurkan diri juga diiringi ancaman penyegelan rumahnya jika ia tidak mematuhi.
Pada Sabtu malam, Airlangga menyiapkan surat pengunduran diri dan mengumumkannya melalui video keesokan harinya.
Dalam video tersebut, ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan transisi pemerintahan yang stabil.
“Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan untuk menjaga stabilitas Partai Golkar, serta memastikan transisi pemerintahan yang harmonis, saya mengumumkan pengunduran diri saya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga dalam pernyataan video tersebut.
Seperti laporan CNN Indonesia yang menghubungi Bambang Soesatyo, Jusuf Hamka, dan Maman Abdurahman untuk mendapatkan konfirmasi mengenai pertemuan pada Jumat malam, namun hingga berita ini ditayangkan, mereka belum memberikan respons.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengaku belum menerima informasi resmi mengenai surat pemberitahuan pemeriksaan tersebut dan membantah tuduhan bahwa penanganan kasus ini bermotif politik.
Sementara itu, Usman Hamid dari ‘Aktivis 98 Melawan’ menduga pengunduran diri Airlangga terkait dengan intervensi politik dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.
Usman juga menilai bahwa intervensi hukum sering digunakan sebagai alat politik untuk memengaruhi arah partai, dengan contoh dari kasus-kasus sebelumnya yang menimpa media dan partai politik lain.
Kini, Partai Golkar telah menunjuk Agus Gumiwang sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum hingga Munas yang dijadwalkan pada 20 Agustus 2024.
Nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk posisi Ketua Umum definitif, dengan dukungan dari 34 DPD Golkar di berbagai provinsi. Agus Gumiwang mengonfirmasi kemungkinan ini dan menyatakan, “Insya Allah.”
Proses ini akan menentukan arah dan kepemimpinan Partai Golkar dalam waktu dekat, dengan Munas menjadi momen krusial untuk menetapkan pemimpin baru.
