Beritane.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali memutar rekaman yang diduga berisi ancaman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap aparat penegak hukum.
Hasto menyebut, ancaman tersebut menunjukkan upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan.
Hasto mengungkapkan tanggapannya terkait keputusan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menarik dukungan untuk Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta.
Menurutnya, keputusan tersebut adalah hak prerogatif Partai NasDem dan tidak ada campur tangan dari pihak luar.
“Tetapi, hak kedaulatan Partai NasDem adalah keputusan mereka sendiri. Kami tidak campur tangan. Namun, hal ini menarik perhatian karena tampaknya ada hal-hal yang ditutupi. Politik harus transparan, dan kita melihat berbagai upaya yang sepertinya menekan,” jelas Hasto saat ditemui di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Hasto kemudian mengarahkan perhatian pada dugaan upaya Presiden Jokowi menggunakan kekuatan hukum untuk mendukung rencananya.
Dalam rekaman yang beredar, suara yang diduga mirip Jokowi terdengar mengancam berbagai lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.
“Rekaman tersebut menunjukkan suara yang mirip dengan Jokowi mengancam untuk menggunakan KPK, Polri, atau Kejaksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap menghalangi rencananya. Ini menunjukkan ada upaya untuk mengintimidasi,” ungkap Hasto Kristiyanto, mengacu pada rekaman yang beredar.
Lebih lanjut, Hasto menilai tindakan seperti itu tidak pantas bagi seorang pemimpin. Menurutnya, menggunakan intimidasi untuk mencapai kepentingan pribadi atau politik adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Seharusnya, setiap individu memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, namun harus dalam batasan hukum dan kepentingan nasional. Tidak boleh ada intimidasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu,” tegas Hasto.
