beritane.com
beritane.com

Airlangga Hartarto: Antisipasi Bencana Penting untuk Jaga Ekonomi Nasional

Avatar photo
Airlangga Hartarto Bilang Penting Menjaga Ekonomi Nasional

Beritane.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya tindakan antisipasi bencana yang efektif dan berkelanjutan guna mencegah serta meminimalkan kerugian ekonomi.

Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia, terutama di kawasan Asia Pasifik, sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, serta bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat memberikan arahan dalam acara Apel dan Simulasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 di Palembang, Sabtu kemarin.

“Pencegahan bencana harus terus dilakukan secara efektif untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap Karhutla, diharapkan pengendalian menjadi lebih mudah dan potensi kerugian dapat dikurangi,” ujar Airlangga.

Ia menyoroti bahwa Provinsi Sumatera Selatan termasuk daerah yang rawan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan.

Airlangga Hartarto: Antisipasi Bencana Penting untuk Jaga Ekonomi Nasional

Menurutnya, kondisi geografis provinsi tersebut rentan terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai sektor, terutama di kawasan lahan gambut.

“Apel dan simulasi yang kita laksanakan hari ini merupakan bukti kepedulian dan kesiapan kita dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ini bukan sekadar show of force, melainkan untuk mempersiapkan personel yang terampil, kemampuan yang memadai, dan peralatan yang mumpuni,” tandas Airlangga.

Dampak besar dari Karhutla pernah dirasakan oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 42,7 miliar, di mana kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai Rp 11,4 miliar.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengendalian Karhutla, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (BCMS),” ungkap Airlangga Hartarto, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Plt Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, mengungkapkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemda untuk mengatasi Karhutla, antara lain kampanye pencegahan, audit kepatuhan perusahaan perkebunan dan kehutanan, hingga operasi modifikasi cuaca dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Upaya berikutnya termasuk penempatan posko pemadaman darat, patroli darat dan udara, operasi pemadaman, serta sosialisasi berkelanjutan,” tutur Elen.

Setelah apel, Menko Airlangga menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) secara simbolis, corporate social responsibility (CSR) dari penyalur KUR, dan dana peremajaan sawit rakyat (PSR). Penyaluran KUR sebesar Rp 18,97 miliar diberikan kepada 92 debitur melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BPD Sumsel Babel.

Menko Airlangga juga menyerahkan dana PSR sebesar Rp 11,2 miliar kepada 184 pekebun dengan total areal seluas 373,51 hektare.

“Program KUR dan PSR diharapkan dapat terus ditingkatkan, dan Sumatera Selatan merupakan salah satu penerima terbesar,” pungkas Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pusat Investasi Pemerintah untuk perluasan akses pembiayaan dan penguatan pemberdayaan UMKM, serta MoU antara Kemenko Perekonomian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia Japan Business Network, dan Green Power Development Corps of Japan untuk pengembangan industri Crude Coconut Oil (CCO) menjadi bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Rangkaian kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. A. Rahmat Wibowo, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi II Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Gubernur Jambi Al Haris, Kepala BPDPKS Edy Abdurahman, pejabat kementerian dan lembaga, serta sejumlah pejabat daerah Sumatera Selatan.