Beritane.com – Dalam rangkaian acara High-Level Forum (HLF) dan Indonesian Association of Tourism (IAF) ke-2 tahun 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengadakan pertemuan dengan pelaku industri pariwisata di Bali.
Acara yang digelar di The Royal Santrian, Nusa Dua, Bali pada Selasa, 3 September 2024 ini, bertujuan untuk membahas arah pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan.
Sandiaga Uno menegaskan bahwa tahun 2024 merupakan periode transisi penting, di mana penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, termasuk Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata, sedang berlangsung.
Dokumen ini akan menjadi panduan bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam lima tahun ke depan.
Fokus utama termasuk penyelesaian undang-undang pariwisata yang mencakup aspek keberlanjutan, pengelolaan desa wisata, dan pemberdayaan UMKM, terutama di desa wisata.
“Masukan dari pelaku pariwisata, khususnya dari GIPI Bali, sangat krusial karena sektor pariwisata Bali menyumbang sekitar 50 persen dari devisa negara. Ekosistem pariwisata Bali juga menjadi referensi bagi pariwisata global,” ujar Sandiaga, seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenparekraf RI.
Selama pertemuan, pelaku usaha pariwisata Bali menyampaikan berbagai pandangan dan usulan terkait tantangan yang dihadapi, mulai dari digitalisasi hingga pengembangan wisata kesehatan.
Prof. Nyoman Sunarta, Guru Besar Universitas Udayana, menyoroti tantangan over tourism yang dihadapi Bali, yang menurutnya disebabkan oleh tata kelola destinasi yang tidak optimal, bukan hanya peningkatan jumlah wisatawan.
“Bali perlu perbaikan dalam tata kelola dan standar pariwisata untuk mengatur jumlah wisatawan serta dampak lingkungan dan sosial,” ujar Prof. Nyoman.
Di sisi lain, Dr. Gede Patra, Ketua Bali Medical Tourism Association (BMTA), menekankan pentingnya pengembangan wisata kesehatan yang lebih spesifik di Bali. Ia berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan KEK Kura-kura dapat memperkuat sektor ini.
Menparekraf Sandiaga menyatakan bahwa semua masukan dan kendala yang disampaikan akan menjadi bahan diskusi dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo.
Ratas ini akan membahas berbagai isu penting, termasuk moratorium alih fungsi lahan, pembangunan akomodasi di Bali Selatan, dan kebijakan OSS.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kadispar Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun; Tokoh Masyarakat Bali Ni Luh Djelantik; Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana; serta sejumlah tamu undangan lainnya.
