Beritane.com – Kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan proporsi seiring dengan melemahnya daya beli, yang berdampak pada penurunan jumlah tabungan mereka.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena kelas menengah selama ini dianggap sebagai pilar utama ekonomi nasional, terutama dalam hal konsumsi domestik.
Menurut laporan World Bank berjudul ‘Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class,’ kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki pengeluaran antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita.
Sementara itu, kelompok dengan pengeluaran antara Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan per kapita termasuk dalam kategori calon kelas menengah (aspiring middle class/AMF), dan mereka dengan pengeluaran di bawah Rp354 ribu per bulan per kapita tergolong miskin.
Sementara, kelompok dengan pengeluaran di atas Rp6 juta per bulan per kapita dianggap sebagai kelas atas.
Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri menunjukkan penurunan proporsi kelas menengah dari 21,45 persen pada 2019 menjadi 17,44 persen pada 2023.
Di sisi lain, kelompok rentan mengalami peningkatan proporsi, dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.
Penurunan daya beli kelas menengah terlihat jelas dari data Mandiri Spending Index, yang menunjukkan penurunan tabungan konsumen kelas menengah dari nilai 100 pada Januari 2023 menjadi 96,6 pada Mei 2024.
Fenomena makan tabungan juga mencapai puncaknya pada April 2024, dengan angka di sekitar 90-an. Selain itu, daya beli kelompok bawah juga turun signifikan, dari level 130-an pada Januari 2023 menjadi 122,7 pada Mei 2024, meski tabungan mereka turun drastis.
Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai bahwa penurunan daya beli kelas menengah merupakan ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kelas menengah berperan penting dalam konsumsi, pendapatan pajak, dan ketersediaan tenaga kerja terampil.
“Jika kelas menengah semakin tertekan, pertumbuhan ekonomi bisa tertekan, dan Indonesia berisiko mengalami resesi,” ujar Ronny seperti beritane.com kutip dari CNN Indonesia, Rabu (7/8/2024).
Selain itu, penurunan daya beli kelas menengah juga tercermin dalam meningkatnya kredit macet untuk kepemilikan rumah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah untuk sektor properti mencapai 2,4 persen pada Desember 2023, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Bank Indonesia juga mencatat rasio NPL properti sebesar 2,63 persen pada Januari 2024, meningkat dari 2,46 persen pada Januari 2023.
Penurunan penjualan mobil juga menunjukkan dampak dari melemahnya daya beli.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penurunan penjualan wholesales dari 506.427 unit pada semester I 2023 menjadi 408.012 unit pada semester I 2024. Penjualan ritel juga turun sebesar 14 persen.
Namun, Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa meskipun ada perlambatan ekonomi, terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa Indonesia akan menghadapi krisis yang lebih besar.
Yusuf mengingatkan bahwa pemerintah perlu menghindari kebijakan yang dapat memperburuk konsumsi masyarakat, seperti kenaikan harga BBM atau penyesuaian tarif listrik yang tidak tepat waktu.
“Penting bagi pemerintah untuk menjaga inflasi pangan dan memperhatikan daya beli masyarakat, terutama di kelompok pendapatan rendah,” ujar Yusuf.
Untuk jangka panjang, Yusuf menyarankan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan kelas menengah dengan memberikan bantuan sosial atau subsidi serta mendorong formalisasi lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli.
“Upaya menjaga ekonomi dan daya beli kelas menengah akan sangat penting bagi stabilitas ekonomi nasional,” tutup Yusuf.
