Beritane.com – Perusahaan Telegram telah merilis pernyataan resmi terkait penahanan Pavel Durov, pendiri dan CEO mereka, di Prancis.
Dalam pernyataan yang dibagikan melalui saluran “Telegram News” pada pukul 02.03 WIB dini hari tadi, Telegram menegaskan bahwa mereka mematuhi hukum Uni Eropa dan bahwa Pavel Durov tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan.
Telegram menegaskan bahwa sebagai platform, mereka mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Digital Services Act, terkait moderasi konten di platform mereka.
“CEO Telegram Pavel Durov tidak menyembunyikan apapun. Mengklaim bahwa pemilik platform bertanggung jawab atas penyalahgunaan yang dilakukan pengguna adalah hal yang tidak berdasar. Telegram, dengan hampir satu miliar pengguna global, berharap situasi ini segera diselesaikan. Kami tetap mendukung semua pengguna kami,” bunyi pernyataan tersebut.
Telegram juga merujuk pada pernyataan Pavel Durov sebelumnya di Telegram pada 13 Maret 2024.
Durov menekankan bahwa platform besar sering menjadi sasaran kritik terkait moderasi konten, dan bahwa Telegram akan menghadapi tantangan seiring pertumbuhannya dengan efisiensi dan inovasi, sambil tetap menghormati privasi dan kebebasan berbicara.
Sementara itu, otoritas Prancis belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus ini, tetapi dijadwalkan akan mengeluarkan pernyataan pada Senin, 26 Agustus 2024, seperti dilaporkan Washington Post.
Pavel Durov, yang juga dikenal sebagai pelopor blockchain TON, ditangkap di bandara Le Bourget di Paris pada Sabtu malam, 24 Agustus 2024, setelah tiba dari Azerbaijan. Durov memiliki kewarganegaraan Uni Emirat Arab dan Prancis.
Laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengonfirmasi penangkapan Durov melalui Telegram.
Penahanan ini diduga terkait dengan penyelidikan terhadap konten di Telegram oleh L’Office Mineurs (OFMIN), lembaga Prancis yang menangani kejahatan terhadap anak di bawah umur.
AFP melaporkan bahwa dugaan pelanggaran termasuk penipuan, perdagangan narkoba, perundungan siber, dan kejahatan terorganisir, yang semuanya berkaitan dengan dugaan kurangnya moderasi konten di Telegram.
OFMIN sedang melakukan koordinasi dalam penyelidikan dan Pavel Durov dijadwalkan menghadapi pengadilan pada Minggu, 25 Agustus 2024. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Durov dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
Chris Pavlovski, CEO Rumble, telah tiba di Paris untuk membantu Durov dan menyatakan dukungannya melalui X, menegaskan bahwa tindakan Prancis melawan Durov menunjukkan sikap anti-kebebasan berbicara.
Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan bahwa penahanan Durov berhubungan dengan kurangnya moderasi konten di Telegram dan dugaan peran platform tersebut dalam aktivitas kriminal.
Telegram, yang dikenal dengan sistem enkripsi pesan, sering kali menjadi platform untuk aktivitas yang sulit dipantau oleh otoritas.
Respon terhadap penahanan Durov juga datang dari Rusia, dengan beberapa pejabat dan komentator menilai tindakan Prancis sebagai contoh “standar ganda” dalam kebebasan berbicara. Pejabat Rusia menilai bahwa penahanan Durov adalah indikasi tren totalitarian di negara-negara Barat.
Di Amerika Serikat, suara-suara sayap kanan termasuk Elon Musk dan Tucker Carlson juga memberikan komentar kritis terhadap penahanan Durov.
Musk melihat peristiwa ini sebagai contoh ancaman terhadap kebebasan berbicara, sementara Carlson menilai bahwa penahanan Durov merupakan hasil dari tekanan negara-negara Barat terhadap kebebasan berbicara di platform media sosial.
