Beritane.com – Penjualan Tiket MotoGP Mandalika 2024 tampak lesu karena tingginya biaya akomodasi hingga membuat ITDC minta bantuan Pemda.
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengungkapkan bahwa tingginya biaya akomodasi berdampak pada penjualan tiket MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 27-29 September 2024.
“Penjualan tiket mengalami penurunan, salah satu faktor yang dipertanyakan oleh calon penonton adalah harga akomodasi,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ITDC, Troy Reza Warokka, dalam rapat persiapan MotoGP di Mataram, Kamis.
Hingga 29 Agustus 2024, ITDC mencatat bahwa total tiket yang telah terjual dan dipesan baru mencapai 6.360 unit, terdiri dari 5.044 tiket terjual dan 1.419 tiket dalam konfirmasi pemesanan.
Troy meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk menegakkan aturan mengenai batas bawah dan batas atas harga penginapan di Pulau Lombok. “Ini merupakan salah satu kendala yang kami anggap signifikan,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Troy menyebutkan bahwa penonton MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia, dapat menikmati tiga malam dan empat hari dengan biaya sekitar Rp7 juta.
Sementara itu, biaya serupa di MotoGP Mandalika untuk durasi tiga hari dan empat malam bisa jauh lebih tinggi.
Calon penonton MotoGP Mandalika saat ini masih menunggu keputusan pemerintah daerah terkait penertiban harga akomodasi yang tinggi.
“Kami menyampaikan ini sebagai suara dari para penonton. Jika mereka belum membeli tiket, itu karena mereka masih menunggu penurunan harga akomodasi,” kata Troy, yang juga merupakan Ketua Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024.
MotoGP Mandalika 2024 akan menjadi penyelenggaraan ketiga kalinya di Indonesia. Acara ini akan menawarkan festival musik setelah balapan, menampilkan berbagai band dan DJ ternama seperti Slank, Ada Band, Geisha, dan DJ Yasmin.
Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan Saleh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa pertemuan dengan pengusaha perhotelan untuk membahas masalah biaya akomodasi.
BPPD NTB meminta pengusaha perhotelan untuk mematuhi regulasi pemerintah daerah terkait harga penginapan.
“Ada beberapa kawasan yang masih mempertahankan harga yang tidak sesuai dengan peraturan gubernur yang telah dikeluarkan,” kata Sahlan.
Dia juga menyarankan agar ITDC melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pengusaha perhotelan di Pulau Lombok untuk menemukan solusi terkait harga hotel.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) merasa bahwa ITDC belum melakukan dialog yang memadai mengenai solusi harga hotel.
“Kami dari BPPD terus berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan MotoGP tidak terganggu oleh masalah harga hotel yang meningkat signifikan,” tambahnya.
