Beritane.com – Pemerintah tengah mengevaluasi potensi penggunaan susu ikan sebagai alternatif untuk susu sapi dalam rangka mendukung program gizi nasional presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil karena stok susu sapi di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi dan Susu Gratis, yang akan mencakup 82,9 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.
Menurut data dari Kementerian Pertanian, kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,3 juta ton per tahun. Namun, kontribusi susu dalam negeri baru sekitar 22,7 persen dari total kebutuhan nasional, sementara sisanya masih bergantung pada impor.
Untuk mengatasi kekurangan ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyatakan bahwa pemerintah berencana mengimpor satu juta sapi secara bertahap hingga 2029.
Impor ini bertujuan untuk mendukung program gizi dan susu gratis, dengan target mencapai swasembada pada tahun 2029.
Sementara itu, Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, menjelaskan bahwa pengadaan susu dari peternakan sapi perah terintegrasi, atau mega farm, memerlukan waktu dua hingga tiga tahun. Oleh karena itu, ID FOOD sedang menilai alternatif selain susu sapi, termasuk susu ikan.
“Pengadaan susu dari mega farm memerlukan waktu yang cukup lama. Jika ini tidak memungkinkan, kami mempertimbangkan alternatif seperti susu ikan,” jelas Sis Apik.
Susu Ikan dan Penanganan Stunting
Program Makan Bergizi dan Susu Gratis bertujuan untuk mengurangi angka stunting yang tinggi di Indonesia.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Meningkatkan konsumsi ikan dapat membantu mengatasi masalah ini.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya protein hewani, termasuk susu, telur, ikan, dan ayam, dalam mencegah stunting pada anak-anak, terutama yang berusia di bawah dua tahun.
“Setelah bayi berusia enam bulan, penting untuk memastikan asupan tambahan selain ASI eksklusif. Kekurangan protein hewani dapat menyebabkan stunting,” ujar Budi.
Inovasi Susu Ikan
Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan susu ikan sebagai bagian dari upaya hilirisasi produk perikanan.
Produk ini diolah dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI), hasil dari teknologi modern dan merupakan produk inovasi lokal.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa peluncuran susu ikan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan, baik di pasar domestik maupun internasional.
Produk ini menggabungkan manfaat protein ikan dengan diversifikasi produk olahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
“Susu ikan akan menjadi langkah penting untuk memastikan kekayaan sumber daya perikanan dengan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini dan di masa depan,” ungkap Trenggono.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga memberikan dukungan terhadap hilirisasi produk susu ikan.
Ia mengapresiasi upaya tersebut karena dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah.
“Hilirisasi berbasis ikan sangat penting. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti ikan, rumput laut, sawit, dan lainnya, yang perlu diolah menjadi produk bernilai tinggi,” ujar Teten.
Kritik dari Akademisi
Namun, pandangan kritis disampaikan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas. Ia menyatakan kekhawatirannya mengenai kelayakan produksi susu ikan dalam skala besar.
“Susu ikan mungkin ide yang menarik, tetapi untuk produksi dalam skala besar, itu akan sangat sulit. Industri harus siap terlebih dahulu sebelum menjadikannya solusi utama,” tegas Dwi Andreas.
Menurutnya, meskipun susu ikan menawarkan manfaat nutrisi seperti asam lemak omega-3 dan protein tinggi, tantangan utama terletak pada kapasitas produksi dan kesiapan industri.
Dengan berbagai perspektif yang ada, penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi untuk program gizi nasional masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut dan kesiapan industri yang memadai.
