Beritane.com – Peristiwa 18 anggota Paskibraka 2024 lepas hijab menuai polemik cukup luas dan berbuntut permintaan maaf dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Tak ingin jadi polemik ditengah-tengah masyarakat Indonesia soal anggota Paskibraka 2024 lepas hijab, Yudian Wahyudi akhirnya membolehkan mengenakan jilbab.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengumumkan bahwa para anggota Paskibraka perempuan diperbolehkan mengenakan jilbab saat bertugas pada Upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keputusan ini diambil setelah sebelumnya BPIP melarang penggunaan jilbab selama upacara.
“Para Paskibraka Putri yang memilih untuk mengenakan jilbab akan diizinkan untuk tetap mengenakannya selama pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” ungkap Yudian dalam keterangan resminya pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Yudian menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, yang disampaikan pada 14 Agustus 2024 di Jakarta.
BPIP menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap Paskibraka dan menyampaikan permohonan maaf atas kontroversi sebelumnya mengenai pelarangan jilbab.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan isu pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri tingkat pusat tahun 2024,” kata Yudian.
Sebelumnya, BPIP mendapat kritik setelah muncul insiden di mana beberapa anggota Paskibraka perempuan diharuskan melepas jilbab mereka saat pengukuhan.
Ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang secara rutin mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari. BPIP telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak memaksa anggota Paskibraka untuk melepas jilbab.
Yudian Wahyudi menegaskan bahwa penampilan tanpa jilbab adalah keputusan pribadi masing-masing anggota Paskibraka.
Polemik Paskibraka 2024 Lepas Hijab, Ini Pesan Presiden Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya menghormati keyakinan pribadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi kontroversi terkait aturan tidak tertulis yang memaksa 18 anggota Paskibraka perempuan melepas jilbab mereka saat dikukuhkan oleh Presiden di Ibu Kota Nusantara pada Selasa, 13 Agustus 2024.
“Pesan dari Pak Presiden adalah bagaimana kita dapat menghormati keyakinan para peserta. Ini adalah hal yang perlu kita pikirkan dan perhatikan,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Moeldoko menambahkan bahwa ia tidak akan terlibat dalam perdebatan mengenai penggunaan jilbab oleh Paskibraka selama upacara.
Dia menyerahkan penanganan masalah ini kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang merupakan lembaga yang mengelola Paskibraka.
“Saya tidak terlibat dalam keputusan tersebut. Kita harus menunggu bagaimana BPIP, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Sebelumnya, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan yang memaksa 18 calon Paskibraka perempuan untuk melepas jilbab saat pengukuhan di IKN.
Ketua Umum PPI, Gousta Feriza, meminta BPIP untuk memberikan klarifikasi dan mengevaluasi kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“BPIP perlu mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” tegas Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, pada Rabu.
Menurut Gousta, insiden tersebut telah memicu reaksi di berbagai daerah, dan PPI menolak kebijakan yang melarang Paskibraka perempuan mengenakan jilbab.
